DISBURSEMENT JASA KEAGENAN KAPAL DI PT DIAN SAMUDERA LINE CABANG SURABAYA

Shinta Mardiana Dewi, Sulistiani Sholeh Khatun, Sulistiani Sholeh Khatun

Abstract


Perusahaan melakukan sistem penjualannya berupa jasa secara kredit maka kemudian akan timbul piutang. Piutang usaha perusahaan keagenan diperoleh dari disbursement (pembayaran) jasa keagenan kapal. Oleh sebab itu agen kapal harus memepertanggungjawabkan segala pengeluaran atas kapal milik principal yang terjadi selama berada di pelabuhan dalam bentuk disbursement untuk ditagihkan kepada principal. Pengendalian piutang merupakan suatu perangkat alat yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena piutang yang tidak dapat ditagih merupakan faktor yang akan merugikan perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan disbursement di PT Dian Samudera Line cabang Surabaya. Hal ini ditinjau dari proses pemberian piutang terhadap principal dan proses penagihan disbursement jasa keagenan kapal yang diageninya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulisan dilakukan di PT Dian Samudera Line Cabang Surabaya

Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan disbursement jasa keagenan kapal di PT Dian Samudera Line cabang Surabaya melalui beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud diantaranya: 1. Pemberian piutang usaha ke principal dengan cara melakukan penawaran jasa. Penawaran jasa yang dimaksud yaitu dengan mengirimkan EPDA (Estimated Port Disbursement Account) kepada principal. Setelah harga tersebut disepakati principal membayarkan advance sebelum kapal datang, 2. Melakukan pembayaran atas pengeluaran kapal selama di pelabuhan. 3. Melakukan penagihan disbursement jasa keagenan kapal ke principal. Proses penagihan disbursement dengan cara mengumpulkan bukti-bukti pembayaran pengeluaran kapal pembuatan invoice dan final invoice, kemudian bukti pembayaran dan invoice tersebut dikirimkan melalui email dan jasa kurir untuk ditagihkan ke principal. Adapun kendala yang menyebabkan penagihan disbursement dan kegiatan operasional menjadi terhambat. Kendala tersebut diantaranya kurangnya SDM, keteledoran bagian operasional dalam menyimpan bukti pembayaran, tidak diberikannya diskon dan sanksi dalam pelunasan disbursement serta pelunasan disbursement yang melebiihi tanggal jatuh tempo.

 


References


Agus Harjito, Martono. 2008. Manajemen Keuangan. Edisi Satu. Yogyakartta: Ekonisia.

Suryono. RP, 2005. Shipping: Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut. Edisi Keempat. Cet 1. Jakarta: PPM.

Chan, Kah Sing. (2011:108) Electronic Comemerce and Supply Chain Management. Singapore

Devianti, 2012. Tinjauan Atas Analisa Piutang Usaha pada Toyota Sales Operation (AUTO 2000) pada Cabang Cibiru Bandung. Universitas Widyatama

Dewi, Irina. 2009. Evaluasi Sistem Pengendalian Internatas Penjualan Kredit dan Piutang Usaha Pada PT. Target Makmur Sentosa. Universitas Bina Nusantara Jakarta.

Dwi Martani, dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat

Earl K. Stice, James D. Stice dan K. Fred Skousen. 2014. Akuntansi Intermadiate. Penerbit: Salemba Empat.

H.A Abbas Salim. 1993. Manajemen Transportasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasibuan. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Hayati, Anggraeny Retno. 2012. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dan Sistem Pengendalian Piutang Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar. Universitas Hasanudin Makassar

Keiso, Donald E., et al. 2010. Akuntansi Intermediate. Jakarta: Erlangga

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Mulyati, Sri. 2015 Analisis Kondisi Piutang Usaha pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 3 No. 4 Hal: 769-781.

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh unit Pelaksana Teknis (UPT) kantor Pelabuhan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan.

Permatasari Rizki, 2018. Keterlambatan Biaya Pembayaran Pengurusan Kapal Pada Pt. Penascop Maritim IndonesiaCabang Samarinda (Studi Kasus: Pembayaran Denda Jasa Alih Muat Mv. Kanoura). Politeknik Negeri Samarindah

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357

Rudianto. 2012. Akuntansi Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Setiawan Iwan. 2010. Akuntansi Keuangan Menengah (Intermadiate accounting). Buku Satu. Bandung: Rafika Aditama.

Sugiri, Slamet. 2009. Akuntansi Suatu Pengantar 2. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.

Surupati Paulina. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Dan Penagihan Piutang Pada Pt. Laris Manis Utama Cabang Manado. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 4 Hal. 422-432

Sutrisno. 2008. Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia

Warren, et al. 2015 Accounting. Edisi Dua Puluh Satu. Jakarta: Salemba Empat.

Zahroh, Z.A, Rahayu Mangesti, Surono Ardhi. (2015) Pengelolaan Piutang Yang Efektif Sebagai Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Cv Walet Sumber Barokah Malang Periode 2012 – 2014). Jurnal Administr




DOI: https://doi.org/10.62826/muara.v3i2.37

Refbacks

  • There are currently no refbacks.