PENANGANAN CLEARANCE KAPAL DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INAPORTNET OLEH PT TERA LOGISTIC INDONESIA CABANG SURABAYA

Noviana Puspitasari, Reva Pangestu

Abstract


Permasalahan penanganan clearance kapal dengan menggunakan sistem inaportnet adalah masih turunnya dokumen original kapal, Erornya web acces Inportnet, Masih adanya tatap muka dengan pihak KSOP, File dokumen yang kapasitasnya terlalu besar menyebabkan proses upload dokumen ditolak. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui proses clearance kapal dengan sistem aplikasi Inaportnet, Untuk mengetahui adakah kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem aplikasi Inaportnet. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di PT Tera Logistic Indonesia dari bulan Februari sampai April 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara Observasi, Interview, Studi Pustaka dan Dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Staf Operasional PT Tera Logistic Indonesia. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah : 1) Penanganan clearance kapal menggunakan sistem Inaportnet melalui sembilan tahap diantaranya : persiapan, dokumen dikirm oleh principal via e-mail, meneliti sertifikat kapal, menyiapkan dokumen kapal,upload ke sistem Inaportnet (kedatangan kapal), mengambil dokumen kapal, pemeriksaan dokumen kapal, upload ke sistem Inaportnet (keberangkatan kapal), dan monitoring sistem Inaportnet. 2) Hambatan-hambatan yang terjadi adalah : Masih turunnya dokumen Original Kapal, Erornya web acces Inaportnet, Masih adanya tatap muka dengan pihak KSOP, File dokumen yang kapasitasnya terlalu besar menyebabkan proses upload dokumen ditolak.


References


DAFTAR PUSTAKA

Dewi, 2013. Kajian Kesiapan Penerapan Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Penelitian dan

Pengembangan Perhubungan,Kementerian Perhubungan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.002/38/ DJPL-11 Tahun 2011 tentang standar Kinerja Pelayanan Pelayanan Operasional Pelabuhan.

Kramadibrata, Soedjono. 2002 Perencanaan Pelabuhan.Bandung : Penerbit ITB.

Long, Alan, 2009. Port Community System, World Customs Journal, Volume 3, Number 1.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Peraturan Pemerintah

No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Jakarta.

Purwito, Ali. Kepelabuhanan dan Cukai.

Jakarta : Penerbit FH – UI. 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


MUARA | Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional

ISSN : 2715-6583